Keluh Kesah Pelanggan Listrik,Apakah Bright PLN Batam Mengendepankan Bisnis?

0
203

Demimasa.co.id
Batam-B’right PLN Batam sebagai perusahaan  penyedia  kelistrikan dibatam dinilai hanya ingin mengendepankan bisnis semata,jauh dari kata dan rasa toleran kepada pelanggannya yang tidak membayar tagihan tidak  tepat pada waktunya (diatas tanggal 20/bulannya).padahal  bukan tidak beralasan  atas keterlambatan pembayaran itu dikarenakan situasi  perekonomian dibatam kini bisa dikatakan sedang lesu dan faktor lain yaitu kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan rumah tangga.

Sejak dinaikkannya tarif dasar listrik beberapa bulan lalu,dan kenaikan secara berkala  itupun  hampir  mencapai 50 persen. Atas itu berbagai keluhan muncul  dari pelanggan rumah tangga dikota batam, sebab atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut  sangat dirasakan dan ibarat mimpi disiang bolong.

Beberapa pelanggan  rumah tangga  sebenarnya sangat kecewa atas tarif saat ini dinilai  sangat memberatkan seiring lesuhnya ekonomi dan apalagi dibandingkan besaran kenaikan upah minimum kota/UMK kota Batam tahun 2017.

Namun apa boleh buat hal ini diduga kuat  sebagai kehendak murni prinsip  bisnis Bright PLN Batam,sebab dalam pengakuannya bright  PLN Batam sedang mengalami kerugian. Dan atas itu halus dan mulus tak terdengar  telah  disetujui oleh
Gubernur Kepri dan wakil rakyat /DPRD provinsi saat lalu.meski berdampak besar untuk  terhadap masyarakat kategori golongan ekonominya yg lemah.pelanggan listrik rumah tangga ekonomi golongan menengah kebawah hanya bisa pasrah meski berat harus ditanggung  sebab listrik yang merupakan kebutuhan vital itu tidak dapat terpisahkan dari kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Atas kenaikan tarif dasar listrik pelanggan rumah tangga yang sudah berlaku sejak beberapa bulan ini sangat berefek kepada beberapa pelanggan khusus bagi yang kurang mampu,sehingga untuk pembayaran tagihan perbulannya terkadang terlambatnya,dan sangat disayangkan atas keterlambatan itu pihak bright PLN Batam segerah mengambil tindakan kepada konsumennya.adapun kebijkannya adalah memutus aliran listrik dengan cara menyegelnya.bukan hanya itu pihak bright PLN tetap menagih dendanya.

Dm,Salah satu warga Tanjung Piayu sungai Beduk berkeluh kesah  tepatnya  pada tanggal 21 dirinya menerima surat dari manajemen bright PLN Batam tepatnya  tgl 21 mei ,seorang petugas perusahaan listrik tersebut mendatanginya kerumahnya untuk menyampaikan se lembar surat,adapun isi surat yang ditujukan kepadanya adalah pemberitahuan atas keterlambatannya membayar tagihan listrik dan tertera juga untuk penyegelan atau pememutus aliran listrik.

‘sebenarnya ini tidak kesengajaan saya untuk tidak membayarkan pada tanggal 20 perbulannya pak,hanya saja saya belum cukup uang untuk membayarkan,sebab tagihan yang harus saya bayar nilainya 460 ribuan lebih,tutur dm.kemedia ini.
Dan pastinya akan  tetap saya lunasi
Kalau sudah terkumpul ,saya sedang cari pinjaman ,hanya saja nanti malam baru ada.lanjut dm sambil menunjukan surat dari bright PLN Batam.

Atas Kesah dm,awak media ini mencoba konfirmasi melalui pesan  terkait kebijakan management bright PLN pada layanan pengaduan aplikasi bright.sejauh mana  toleransinya atas keterlambatan Konsumen dalam hal pembayaran tagihan listrik?namun sayang Belum ada balasan meski terlihat sudah dibaca.hinggah berita ini diunggah belum ada penjelasan langsung yang didapat dari humas bright PLN Batam.

Perlu diketahui kebijakan yang diterapkan bright PLN Batam kepada konsumennya  apabila tidak membayar tagihan listrik dengan batas waktu per tanggal 20 setiap bulannya maka pihak management bright akan memutus aliran listrik sementara/menyegelnya.

Terpisah,K.Agian salah satu konsumen bright PLN menanggapi juga terkait tindakan penyegelan ataupun pemutusan sementara ‘harusnya ada keringanan supaya tercipta rasa saling -antara penyedia  dan pelanggan.’katanya.lebih lanjut K.agian mengatakan
Terkait tindakan yang dilakukan pihak bright PLN Batam dinilai kurang etis sebab tindakan pemutusan sementara atau penyegelan tidaklah memberi rasa aman terhadap konsumennya.

sebab perlindungan konsumen harus prioritas.K.Agian juga mengatakan perlindungan konsumen seperti yang sudah ada haruslah dipertimbangkan dimana
hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;hak untuk memilih barang dan / atau jasa dan barang dan jasa dengan tukar dan kondisi dan jasa yang dijanjikan;hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur ​​terhadap kondisi dan jasa barang dan / atau jasa;hak untuk didenganresi dan umpannya atas barang dan / atau jasa yangmerupakan;hak untuk mendapatkan advokasi, frekuensi, dan upaya menjamin tingkat pengguna secara umum;hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;hak untuk mencari atau memperbaiki secara benar dan jujur ​​serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, mencerminkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak.hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-lainnya.

Pemerintah &DPRD kota Batam Diminta Dengarkan Keluhan masyarakat.

Pemerintah beserta Dewan perwakilan Rakyat Daerah kota Batam Diminta mendengarkan  keluhan masyarakat,khususnya pelanggan Bright PLN Batam yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan atas kenaikan tarif dasar yang sudah disetujui di kaji kembali.dan sudah seharusnya pemerintah turun tangan atas permasalahan yang ada dimana selama ini dinilai belum maksimal memainkan perannya,dimana kelistrikan telah menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak Sesuai amanat undang undang 1945.

Dimana sangat jelas diatur dalam UUD 1945  telah menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).*ps

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here