Bisnis Properti & Ekspor Arang Bakau Mengancam Kelestarian Hutan Mangrove?

0
103

DEMIMASA.CO.ID
Batam-sesuai  undang undang No.41Tahun 1999 dimana, Hutan adalah sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi  kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat yang berguna bagi manusia, wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat , bagi generasi sekarang atau generasi mendatang.

Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan kemakmuran rakyat, mendukung penurunan kondisional, oleh karena itu harus optimal secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, dan bertanggung-gugat.bunyi UU diatas sangatlah jelas dalam hal untuk menjaga  kelestarian hutan di Indonesia termasuk hutan mangrove.

Sudah seharusnya pemerintah kota batam maupun provinsi  melalui instansi terkait yaitu Dinas kehutanan provinsi dan kota Batam lebih memperhatikan hutan mangrove yang ada.sebab disinyalir hutan mangrove atau hutan bakau yang ada di Batam-Rempang-Galang(Barelang)
Sudah menjadi bisnis oknum pengusaha pengembang perumahan dan juga pengusaha bisnis ekspor arang bakau.

Salah satunya contoh hutan bakau di lokasi kecamatan Sagulung putri hijau yang telah dijadikan kawasan pemukiman penduduk.pengembang perumahan diduga belum mengantongi ijin,namun kegiatan penimbunan bakau terus dilakukan sampai selesai,meski satu diantara lokasi telah disegel oleh dinas lingkungan hidup kota Batam.
terlepas dari pengembang perumahan dari pengamatan awak media ini dilapangan penebangan kayu  bakau secara illegal  diseputaran kawasan  rempang- Galang juga masih kerap dilakukan.oknum pengusaha arang bakau inisial AT dan AH adalah Penampungan sekaligus pemilik dapur arang dilokasi tersebut,tingginya permintaan arang bakau dari dalam maupun luar negeri, dimana oknum pengusaha ini tetap  menampung kayu Bakau.dinas terkait belum dapat dikonfirmasi sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan?

Pemerintah daerah dan penegak hukum diminta secara bersama-sama atau bersinergi dalam hal pengawasan hutan mangrove yang ada di Kepri,khususnya di kawasan  Rempang -Galang demi kelestarian hutan mangrove tersebut seperti yang diamanatkan undang-undang.Zailani(51) warga Tanjung Piayu,sangat prihatin atas terancamnya kelestarian hutan mangrove, Zailani mengatakan adanya beberapa ulah oknum pengembang Properti dikota batam yang mengakibatkan hutan mangrove akan semakin punah.bukan hanya itu saja selain bisnis properti ada juga penjualan/eksport arang bakau yang dilakukan oleh oknum oknum yang saya sebutkan tadi.katanya.
Sebab terancamnya kelestarian hutan mangrove saya meminta kepada pemerintah kota Batam dan provinsi dan juga aparat hukum dikepri supaya bisa mengambil tindakan tegas,terhadap oknum yang segaja melakukan pengrusakan,hanya karena bisnis tanpa mematuhi aturan yang ada kata Zailani mengakhiri.(*Ps.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here