Perda Parkir Tidak Efisien Anggota DPRD Kota Batam Belum Sepaham?

0
22

DEMIMASA.CO.ID  -BATAM
Tidak efisiennya Perda perpakiran kota Batam menjadi sorotan akhir akhir ini
Perda terkait Parkir yang Sudah disahkan sejak  lima bulan terakhir dan telah  berjalan sejak ditandatangani oleh  Gubernur kepri pada 23/4/2018 lalu.atas perda perpakiran yang telah dirancang dan disetujui oleh berbagai pihak  tersebut,
Namun masih ada  anggota DPRD kota Batam yang belum menerima sepenuhnya.
Sebab dikawatirkan mengurangi potensi pendapatan dari pajak perparkiran Dikota Batam.

Pasal 20 ayat D yang dijelaskan dalam perda parkir adanya Drop out yang dimana  pasal ini menjelaskan terkait adanya durasi   yang menentukan untuk wajib membayar parkir, disebutkan ‘tidak dipungut biaya parkir dari sipengandara jika hanya parkir dalam tempo 15 menit disetiap tempat’.

Udin P Sihaloho selaku Sekretaris Pansus Ranperda Parkir Kota Batam, menjelaskan bahwa kendaraan yang hanya mengantar penumpang baik itu ke Mall, pelabuhan, rumah sakit, bandara, dan instansi lainnya selama 15 menit, dibebaskan membayar retribusi parkir.

“Semua pihak setuju terkait pasal tersebut, karena semua pihak kita undang dalam pembahasan Perda tersebut, jadi tidak perlu lagi dibahas soal itu.” kata Udin

Sementara Amintas Tambunan dari Partai Nasdem terkesan tidak setuju akan peraturan tersebut,meski telah tertuang dalam perda parkir yang telah di sepakati.pernyataan  Amintas bahwa pihaknya bersama Pemerintah khususnya dari partai Nasdem mengusulkan jangan sampai 15 menit, alasannya untuk tidak mengurangi potensi pendapatan pajak parkir kota Batam.

“Aturan drop out tidak di Evaluasi oleh Gubernur Kepri, dirinya meminta kepada Anggota DPRD lainnya untuk menyamakan persepsi untuk 5 sampai 10 menit, dan jangan sampai 15 menit karena terlalu lama Waktunya.”tegasnya menanggapi.

Namun Pernyataan tersebut justru ditampik  Muhammad Jeffry Simajuntak  anggota Komisi III bidang pembagunan, sarana prasarana dan lingkungan hidup.atas Drop out yang tertuang dalam perda sudah disepakati dan semuanya setuju dijelaskannya.
“Pansus itu dibentuk sesuai dengan aturan dan peraturan, bukan pribadi. Semua Fraksi Fraksi dan Anggota DPRD sudah hadir dalam rapat, jauh jauh hari dan sudah melakukan pembahasan tahap demi tahapan, dari dinas perhubungan, dinas pendapatan dan juga para pelaku usaha parkir, dan semuanya setuju, tidak ada penolakan”.pungkasnya kepada wartawan silabus kepri.Rabu 5 September 2018.

Muhammad jeffry menilai atas penyataan Amintas Tambunan yang juga satu Komisinya di DPRD Batam yang terkesan tidak setuju aturan Drop Out 15 menit, Jeffry menilai bahwa itu adalah pernyataan seorang oknum anggota DPRD, dan jikalau tidak setuju,harusnya pada sebelumnya disampaikan dalam rapat Fraksinya.
“semua Fraksi setuju, Jika ada yang tidak setuju, perlu dipertanyakan, apakah membela rakyat apa pengusaha.”jelasnya. Seharusnya Anggota DPRD Batam wajib berpihak dan Pro terhadap Rakyat,Ia menilai dan tidak seharusnya Rakyat membayar Parkir yang hanya datang mengantar Anak dan juga barangnya kesuatu tempat seperti Mall dan Pasar langsung dikenakan parkir.Redaksi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here